Rincian Formasi ASN PPPK Sumatera Utara Tahun 2023

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan nan Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional nan Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.
• Selain dasar norma tersebut, ada juga pertimbangan lain nan menjadi dasar untuk menetapkan Rincian Formasi Kebutuhan ASN Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Hal ini mencakup beragam surat dan edaran, seperti Surat Menteri Keuangan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dan Surat Edaran mengenai kualifikasi pendidikan.

1. Penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi dengan rincian nan tercantum dalam Lampiran.
2. Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja minimal 1 tahun, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
3. Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan merujuk pada surat info nan sesuai.
4. Pelaksanaan pengisian kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh biaya nan timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Provinsi.
6. Keputusan ini bertindak sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah jika ditemukan kekeliruan.
7. Untuk info lebih lanjut mengenai Rincian Formasi Kebutuhan CPNS dan PPPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, Anda dapat mengunduhnya melalui sumber nan telah disediakan.

Link Download ASN PPPK Sumut 2023 pdf :