Rekrutmen CASN Kementerian PANRB dan KASN Tahun 2023: 18 Formasi Menanti Anda, Simak Syarat dan Cara Daftar!

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah dua entitas pemerintah nan memegang peran krusial dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Kedua lembaga ini berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi aparatur negara serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kode etik dan tata kelola birokrasi.

Kementerian PANRB mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan program dalam bagian pendayagunaan aparatur negara. Salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) mempunyai kompetensi nan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Kementerian PANRB juga bekerja mengawasi reformasi birokrasi di seluruh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas aparatur negara.

KASN, di sisi lain, merupakan lembaga pengawas nan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya dengan integritas dan netralitas. Mereka juga mengawasi penerapan kode etik dan perilaku ASN, serta memberikan rekomendasi mengenai pengisian kedudukan ketua tinggi di lembaga pemerintah.

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan nan dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
• Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.
• Keputusan Menteri PANRB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional nan dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2023.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan wajib tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.
• Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.
• Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/BKS.04.01/SD/K/2023, tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.
• Jumlah Kebutuhan PPPK:
• Terdapat 18 susunan nan tersedia untuk PPPK di Kementerian PANRB dan KASN pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian 11 susunan di Kementerian PANRB dan 7 susunan di KASN.

• DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN, SEKRETARIAT DEPUTI.
• DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI.
• SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM.
• SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK.
• SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN 1.
• KLINIK PRATAMA.

• KOMISI ASN, SEKRETARIAT.
• KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN NETRALITAS ASN.
• KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI WILAYAH II.

• Warga Negara Indonesia nan alim kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum pemisah usia tertentu pada kedudukan nan dilamar.
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun alias lebih.
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, alias diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
• Tidak menjadi personil alias pengurus partai politik alias terlibat politik praktis.
• Memiliki sertifikasi skill nan relevan dengan kedudukan nan dilamar.
• Bagi pelamar PPPK Teknis, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun di bagian kerja nan relevan.
• Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kedudukan nan dilamar.
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Memiliki kualifikasi pendidikan nan sesuai dengan persyaratan jabatan.
• Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan nan dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
• Tidak mempunyai ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.
• Tidak mempunyai tato alias jejak tato dan tindik alias jejak tindik selain nan disebabkan oleh ketentuan kepercayaan alias adat.
• Tidak berdomisili sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, alias personil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya.
• Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN nan sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
• Untuk pelamar PPPK lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), alias Diploma III (D-III), IPK minimal 2.50 dari skala 4.00.
• Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK dengan persyaratan khusus.

Berikut Pengumuman Penerimaan CASN PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun 2023 Format PDF :