Penerimaan CASN PPPK Kota Bekasi Tahun 2023 (Total 625 Formasi)

Pemerintah Kota Bekasi, alias nan dikenal sebagai Pemko Bekasi, adalah entitas pemerintahan lokal nan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan jasa publik di Kota Bekasi, Indonesia. Dengan visi untuk menciptakan sebuah kota nan lebih baik dan lebih modern, Pemko Bekasi terus bekerja keras dalam beragam bagian untuk memenuhi kebutuhan dan angan warganya.

Salah satu konsentrasi utama Pemko Bekasi adalah pengembangan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah mengalami pertumbuhan pesat, dan Pemko Bekasi berupaya keras untuk memastikan bahwa prasarana kota dapat mendukung pertumbuhan ini. Pembangunan jalan, jembatan, dan akomodasi umum lainnya telah menjadi prioritas, memudahkan aksesibilitas dan mobilitas warga.

1. Ahli Pertama – Guru Agama Islam: 78 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2. Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia: 35 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
3. Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris: 5 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling: 16 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
5. Ahli Pertama – Guru IPA: 44 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
6. Ahli Pertama – Guru IPS: 1 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
7. Ahli Pertama – Guru Kelas: 405 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
8. Ahli Pertama – Guru Matematika: 1 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
9. Ahli Pertama – Guru Penjasorkes: 17 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
10. Ahli Pertama – Guru PPKN: 14 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
11. Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan: 3 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
12. Ahli Pertama – Guru Seni Budaya: 5 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
13. Ahli Pertama – Guru TIK: 1 susunan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi

1. Warga Negara Indonesia (WNI) nan setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak mempunyai catatan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun alias lebih berasas putusan pengadilan nan telah berkekuatan norma tetap.
3. Kepengurusan: Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/PPPK, personil TNI/POLRI, alias diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak menjadi personil alias pengurus partai politik alias terlibat dalam politik praktis.
5. Memiliki pengalaman mengenai dengan bagian tugas kedudukan nan dilamar.
6. Memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan kedudukan nan dilamar.
7.  Tidak berdomisili sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, alias personil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya.
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN nan sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.