Lowongan Kerja Kementerian PPN / Bappenas Terbaru Februari 2024, Berikut Link dan Cara Daftarnya!

Kementerian PPN/Bappenas, singkatan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan lembaga pemerintah nan bekerja menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nan juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2019, posisi ini dipegang oleh Suharso Monoarfa.

Tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah. Fungsi utamanya melibatkan koordinasi serta sinkronisasi penyelenggaraan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Selain itu, Kementerian ini juga bertanggung jawab atas pembinaan dan support administratif kepada seluruh organisasi di dalamnya.

Adapun tanggung jawab lainnya meliputi pengelolaan peralatan milik/kekayaan negara nan menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas di lingkungan lembaga tersebut. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai peran kunci dalam menjalankan kegunaan dan memastikan perencanaan pembangunan nasional melangkah efisien sesuai dengan arah kebijakan nan ditetapkan.

Posisi nan dibuka: Asisten Tenaga Ahli Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Partai Politik.

• Mengidentifikasi dan merumuskan kondisi umum, aktual, serta isu-isu strategis dari revisi UU Partai Politik secara tajam.
• Merumuskan kajian SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) dalam UU Partai Politik saat ini.
• Melakukan kajian komprehensif terhadap potensi revisi UU Partai Politik.
• Mengumpulkan info melalui studi pustaka, kajian kebijakan/policy paper, survey, FGD, wawancara mendalam, dan monitoring pertimbangan berbareng stakeholders terkait, baik di Pusat maupun di Daerah.
• Menyusun dan merumuskan arah kebijakan serta strategi penyelenggaraan revisi UU Partai Politik.

• Pendidikan minimal S1 Bidang Politik dari perguruan tinggi dengan legalisasi A.
• IPK minimal 3.30.
• Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias personil TNI/POLRI.
• Kesehatan jasmani dan rohani nan baik.
• Kemampuan mengumpulkan info dan informasi, serta pemahaman terhadap perkembangan isu.
• Kemampuan menulis laporan dan menganalisis hasil pengumpulan info dan info (mengirimkan contoh tulisan nan pernah dipublikasikan).
• Kemampuan bekerja secara tim (secara substansi maupun administrasi) dan berkomunikasi dengan baik.
• Pengalaman meneliti/bekerja sama dengan lembaga Pemerintahan/Mitra Pembangunan/NGO diutamakan.
• Komitmen untuk menyelesaikan tugas tepat waktu.